otonomi daerah sumatera utara. 179 Medan 20123 Indonesia, Telp (62-61) 8452343, Faks (62-61) 8452773, Mailbox : pst1200@bps. otonomi daerah sumatera utara

bertanggung jawab sesuai dengan jiwa dan semangat Otonomi Daerah di Propinsi Sumatera Utara ; c. Geografi Selengkapnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia. Jawa Barat. Daftar IsiSejarahLogo dan MaknanyaNilai BudayaFalsafah masyarakat BatakRingkasanArtikel terkait Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di negara Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera bagian utara, tepatnya di sebelah selatan Provinsi Aceh dan berbatasan langsung dengan provinsi tersebut. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang. 2006/NO. Pembangunan Daerah Sumut, Ini 4 Sektor yang Jadi Fokus Utama. 376 jiwa sesuai hasil sensus penduduk BPS tahun 2022 yang lalu. otonom di Indonesia. Badan Ketahanan Pangan. Abstract. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Undang- Undang dan Para Ahli. Pengertian Otonomi Daerah. 1956/NO. Penelitian ini. 5. Perubahan Rencana Strategis BPBD Provinsi Sumatera UtaraTahun 2018 -2023 . 10. bahwa sebagaimana dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi kabupaten DOHP dibandingkan dengan daerah induknya, menganalisis klasifikasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten DOHP dan daerah induk, dan menganalisis laju pertumbuhan sektor pertanian dalam. 1. -Palpos. In increasing the contribution of local. 599. 2- dengan lebar minimum browser. Advisor(s) Siregar, Narumondang Bulan. Faisal Amri. SUMATERA UTARA DAN PENGAWASAN . Riau, dan Sumatera Barat. Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, (Medan 1994), hlm. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya: 0: 0: 0: 6. Kata kunci: Analisis, Kemampuan Keuangan Daerah, Otonomi Daerah I. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. Sudah sejauh mana persiapan Sumut menyambut event besar dan bersejarah ini? Menurut keterangan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Sumut Ilyas S Sitorus,. Daerah daerah otonom tersebut sebagian besar tersebar pada provinsi-provinsi yang memiliki wilayah paling luas dengan kepadatan penduduk rendah seperti di sumatra, kalimantan, sulawesi, maluku dan papua (Harmantyo, 2007). Namun sejak diberlakukannya Perda Nomor 8 tahun 2008 bertambah fungsi perpustakaan dan Arsip. 638Mb) Date 2023. Kabupatan Subang Utara disetujui Jadi calon daerah otonomi baru. 8 Bengkulu. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (DPN IKAPTK) periode 2020–2025 ini pernah menjabat sebagai. UU ini mencabut ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sumatera Barat dalam UU Nomor 61 Tahun 1958. Ket. eraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. Menetapkan : Undang-undang Darurat Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera-Utara. by admin. Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua. Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Medan, sepanjang 2014, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tercapai sebesar Rp1,3 triliun dari target Rp1,6 triliun. 618. KABUPATEN PAKPAK BHARAT RAIH PERINGKAT PERTAMA LPPD TINGKAT SUMATERA UTARA. 53 . Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Stabat. Majajemen Keuangan Daerahdalam Era Otonomi Daerah-7; Majajemen Keuangan Daerahdalam Era Otonomi Daerah-8; Majajemen Keuangan Daerahdalam Era Otonomi Daerah-11;. WEBSITE. Berdasarkan hasil pra survey Saut Aritonang Kasi Dikti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 5 Januari sampai dengan Aceh. Penduduk Ogan Komering Ulu. 040Mb) Date 2016. Bupati Deli Serdang H Ashari Tambunan terima penghargaan dari Gubernur Sumatera Utara Letjen (Purn) H Edy Rahmayadi atas kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama wali kota medan, Siantar, Bimjai,Tebing Tinggi, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Humbang Hasudutan pada. S K R I P S I Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar . Para tokoh tersebut terdiri atas berbagai latar belakang profesi, mulai dari alim ulama, tenaga pendidik termasuk di antaranya adalah mantan Gubernur Sumatera Selatan Ramli Hasan Basri. 160. Hak Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; 2. Selamat datang di website Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara. Demografi. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, dan ini. Selain Sumatera Barat dan Sumatera Utara, dewan juga dibentuk di Sumatera Selatan pada Januari 1957, yang dipimpin oleh Letkol Burlian, bernama Dewan Garuda. Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri membentuk tim pembatalan perdaPERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Salah satunya adalah penguatan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). UURI No. Majajemen Keuangan Daerahdalam Era Otonomi Daerah-48; Majajemen Keuangan Daerahdalam Era Otonomi Daerah-49; Majajemen Keuangan Daerahdalam Era Otonomi Daerah-50;. undang-undang pembentukan daerah otonom Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dimekarkan menjadi dua Provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Daerah Otonom Provinsi Aceh. 2006. Kota Lubuk Pakam (Kabupaten Deli Serdang) 29 km 2. Fulltext (3. Berdasarkan hasil reviu Badan Pemeriksa Keuangan RI atas kemandirian fiskal daerah tahun 2020, 443 dari 503 pemda atau 88,7% masuk dalam. WahanaNews-Sumut | Bupati Tapanuli Utara Drs. Administrasi Provinsi Tetangga. , hal. Dari sisi permintaan perbaikan terutama didorong oleh kinerja ekspor yang meningkat. Sumut (Sumatera Utara) sampai. 58, LL SETNEG : 11 HLM. Peraturan Daerah No. melancarkan jalannya pemerintahan daerah otonom Propinsi Sumatera Utara yang terbentuk dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 Tahun 2014. Menganalis Faktor yang dominan mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Sumatera Barat. Save. Kelas Jabatan Persediaan Pegawai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin Lampiran I. 14 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. Penelitian ini berjudul: Pemekaran Daerah dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sumatera Utara”. Judul Tabel. 416 kabupaten dan 98 kota termasuk didalamnya 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang ada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang statusnya berbeda dengan kabupaten dan. 4. Ibu kotanya adalah Baturaja. 12 Badan Kepegawaian Daerah. Sampai saat ini, pemerintah masih melakukan moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB). . Usulan pembentukan kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Teluk Aru. Kebijakan Otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan performa pembangunan ekonomi daerah, secara umumPERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA PENGUJIAN MUTU BARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dan sejauh mana Inspektorat dapat melakukan perannya sebagai lembaga pengawas setelah pemberlakuan otonomi daerah di Provinsi Sumatera Utara. PROGRAM STUDI JIINAYAH SIYASAH . Undang-Undang No. Bahkan, urusan ini semakin serius ketika tuntutan-tuntutan otonomi daerah mulai diajukan. DARI PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. 000 Banten, Serang Kota. Perbaikan di negara maupun provinsi mitra dagang didukung dengan peningkatan harga komoditas menjadi faktor. 9 Bangka Belitung. 1(2). KOMPAS. Bupati Batu Bara bertanggungjawab kepada Gubernur Sumatera Utara. Sumatera Barat berdasarkan : 1) rasio kemandirian keuangan daerahnya pada periode anggaran 2004-2011, 2) rasio. II. 24/1956, UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROVINSI ACEH DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMBENTUKAN PROVINSI SUMATERA UTARA, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(4). WEBSITE. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Batu Bara. Selasa, 27 Juni 2023 20:51 WIB. Desentralisasi di sini dimaksudkan tidak hanya otonomi daerah yang kini sedang dilaksanakan di negara kita, melainkan juga kebijakan untuk mengurangi pemusatan kekuasaan politik pada pemerintah nasional. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut rencana sebelumnya, sebagai proses singkronisasi antarkepala daerah. Penghargaan. Dimana, rencana 2 daerah otonomi baru pemekaran Provinsi Kalimantan Barat. , S. BACA JUGA:Wacana Bentuk 2 Kabupaten Daerah Otonomi Baru Pemekaran Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Keberadaan Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka memberikan posisi strategis tersendiri. bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 2 Ibid. 0728), Tangerang Selatan (3. Provinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. MEDAN, 26/1 - Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 tinggal menghitung hari, 7 Februari event besar nasional ini akan dimulai di Sumatera Utara (Sumut). Sekretariat Daerah. publisher: Universitas Sumatera Utara: en_US: dc. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. UPDATE TERBARU! Pemekaran Provinsi Sumatera Utara Usul Bentuk 5 Provinsi Daerah Otonomi Baru, salahsatunya Provinsi Sumatera Timur. 22 Tahun 1999 lebih bernuansa desentralistik, yang mana daerah propinsi, kabupaten, kota dengan kedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administrasi, yang melaksanakan kewenangan adalah pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur, bupati, walikota. Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11); 25. go. [5] [6] Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan luas 6. Undang-undang ini mengubah Daerah Tingkat II Aceh Besar dengan memisahkan sebagian wilayahnya yang meliputi wilayah "bekas kewedanaan" Sabang yang terdiri atas pulau-pulau Weh, Klah, Rubiah,. More info. go. 032 PALEMBANG SUMATERA SELATAN Anton: 0823-74799304. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara. KOTAWARINGIN UNTUK MEWUJUDKAN DAERAH OTONOM BARU SKRIPSI Disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1). daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 12,98%. Hasil penelitian ditemukan bahwa perangkat hukum yang mengatur pemekaran daerah dan otonomi daerah. "Hingga saat ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan. View/ Open. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 22/ 1948 Status Gemente menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Wali Kota dirangkap oleh Bupati Simalungun. Provinsi Sumatera Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. UU ini mencabut ketentuan yang mengatur mengenai Provinsi Sumatera Barat dalam UU. 29 Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama 14 1 30 Kepala Bagian Penataan dan Pendapatan Daerah 12 1 31 Kasubbag Pendapatan. 5 tahun 1950 (sejak telah diubah dengan Undang-undang Darurat No. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan penyelenggaraan otonomi kepada daerah otonom dengan seluas-luasnya ditandai melalui adanya aturan tentang Otonomi Daerah yang termuat dalam Undang–Undang No. Forum yang. 17 . 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32); 24. Sumatera, Pantai Utara Jawa dan Pantai Barat Sulawesi Selatan pada umumnya secara geologis terbentuk oleh endapan alluvial yang subur dan dapat menjadi lahan pertanian produktif. 0338) dan Kota Sungai Penuh (3. supplier madu murni Di. (2011). Otonomi daerah adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola. MALUKU UTARA, PALPOS. Aceh, pemekaran dari Sumatera Utara (1956) . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu 2020, penduduk Baturaja yang beragama Islam sebanyak 96,03%. Tahun 2004 yang bertujuan agar pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah lebih mandiri di daerahnya masing-masing dan. Simak, yuk! Baca Juga: Materi TWK CPNS Nilai Dasar, Tujuan, dan Asas Otonomi Daerah. 572. Asahan - Kota Tj. UURI No. 906 Documents. University: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. TRIBUN-MEDAN. 30) tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BAB I. Konsep Evaluasi 1. 8 94. Adapun, 15 kabupaten/kota lokus pencegahan stunting di Sumut yakni Nias, Nias Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Simalungun, Dairi, Nias Barat, Deliserdang, Padang Lawas, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah, Medan, Langkat, Gunungsitoli dan Nias Utara. Foto: Talsya. Tanah 101m2 Cantik Kertonatan Kartasura Solo Dekat Warung Gudeg Bu Dul Surakarta. Course: Manajemen keuangan. Sebagian besar pulau tersebut memiliki wilayah pesisir yang ditumbuhi hutanurusan yang bersangkutan dari Pemerintah Pusat,kepada daerah otonom Propinsi Sumatera-Utara. More info. Dimana daerah berhak mengatur pendidikan di daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat secara. 58 tahun 1956, perlu. Pasal 6. Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Utara. Indonesia juga sempat memecah provinsi Sumatera menjadi 3 wilayah provinsi pada tanggal 15 April 1948. Jenderal Gatot Subroto, Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI dan email: sani_alhusain@yahoo. Top News TerkiniKabupaten Pakpak Bharat memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Provinsi Sumatera Utara. bahwa berkenaan dengan hasrat. apps. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. Retribusi Daerah: 36 744 960: 36 744 960 Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". 545 Dibaca. Tuntutan lain yang juga diajukan oleh PRRI yaitu terkait dengan masalah otonomi daerah dan perimbangan ekonomi atau keuangan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Lubuk Pakam . 179 Medan 20123 Indonesia, Telp (62-61) 8452343, Faks (62-61) 8452773, Mailbox : pst1200@bps. Tak Hanya Rumah Bolon, Ini Daftar Rumah Adat Sumatera Utara. Kabupaten Teluk Aru: Usulan Kabupaten Daerah Otonomi Baru yang Terus Mengemuka. Kepala Badan Koordinasi Pembangunan Daerah Sumatera Utara dengan pangkat Bupati, mulai tahun 1958 hingga 1961. kekurangan p endapatan. Website ini merupakan rangkuman data struktur organisasi yang berasal dari OPD Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Kabupaten / Kota se-Provinsi Sumatera Utara.