susunan perangkat daerah. Bangka Belitung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. susunan perangkat daerah

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota. Pemetaan Urusan. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, Terdiri dari II pasal, yang mengatur tentang pasal perubahan dan pasal tambahan; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA). Mengingat : 1. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan perangkat daerah sejalan dengan prinsip penataan perangkat daerah yang rasional, proporsional, efektif dan efisien; b. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peratuan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. Disini, semua dijalankan oleh apa yang disebut perangkat daerah. Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja 6. Bangka Belitung tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ABSTRAK: a. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan penataan perangkat daerah di lingkungan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; 2. ABSTRAK: Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2016, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tupoksi perangkat daerah serta penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan makan susunan Perangkat Daerah diatur oleh Perda, maka. Perangkat Daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan. Beranda. ABSTRAK: bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang. Perangkat Daerah sendiri bisa diartikan sebagai organisasi atau lembaga pada. Pemebentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Pasal 17 (1) Bupati dapat melakukan perubahan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 A Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,. Peraturan yang diubah Peraturan Daerah No. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota, diperlukan penataan kelembagaan Perangkat Daerah; b. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH T. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2021. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020. T. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan peraturan perundang. Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat 1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang -undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. TENTANG DATABASE PERATURAN. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARIMUN, Menimbang : a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 24. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangSusunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jakarta – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membentuk tim khusus dalam menyusun dan menyempurnakan naskah akademik dan Rancangan. Ketentuan Pasal 1 angka 7 dan angka 8 diubah, diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) 4 angka, yakni angka 7a, sehingga Pasal 1 berbunyi. 2 d. Halaman ini telah diakses 2449 kali. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5), diubah sebagai berikut: 1. Tipe Dokumen. U. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. bahwa dalam rangka melaksanakan. (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. ABSTRAK: Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah. 10 hlm. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan kembali Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar berdasarkan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dan kewenangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07. Sumber : LD 2016, NO 21, TLD NO. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, belum memuat secara komprehensif sehingga perlu dilakukan perubahan; c. INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyampaikan nota pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan. KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAYONG UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ABSTRAK: a. Sekretariat Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Subang No. staf ahli 8. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Walikota tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi; Mengingat : 1. Halaman ini telah diakses 684 kali. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1) tentang Perangkat Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hubungan antara Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Susunan Perangkat Daerah, dalam ketentuan Pasal 4 huruf c mengatur Inspektorat Provinsi Jawa Timur merupakan Perangkat Daerah tipe A yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 4 Inspektorat Pembantu, sehingga baru dilakukan perubahan terhadap susunan organisasi Inspektorat dimaksud, guna menambahkan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 diubah. 1. 9 Tahun 2015; PP No. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah yaitu : Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; Inspektorat merupakan lnspektorat Tipe A; Sekretariat DPRD rnerupakan Sekretariat DPRD Tipe B; Dinas Daerah, terdiri dari Dinas. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ABSTRAK: Pertimbangan Perda ini adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 14. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 Tahun 2016; Belum Tersedia. Adapun tugas tim yakni. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Sumedang. tipe-tipe perangkat daerah 5. 25 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2) tentang DPMPTSP, nomenklatur dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8, Nomor Registrasi 320-6/2016), diubah sebagai berikut: 1. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MAKASSAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan. Bidang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran a. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Peraturan Daerah (PERDA) NO. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021. ABSTRAK: bahwa pembentukan perangkat daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah oleh pemerintahan daerah perlu dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan rentang kendali tata kerja yang jelas; bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja perangkat daerah dan penyesuaian. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tipe Dokumen. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008; b. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIKKA I. Indonesia, Kabupaten Bintan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab Karimun diubah. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya. 2021. 5, LD 2021/No. Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 diubah. ABSTRAK: a. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2020. ABSTRAK: a. asas pembentukan perangkat daerah 3. Kecamatan. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan bahwa pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; b. ketentuan penutup. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Struktur Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. . ABSTRAK: a. kepegawaian 9. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 2 Tahun 1993; UU Nomor 23. Perangkat Daerah dengan Tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi/kewenangan/fungsi penunjang dengan beban kerja yang kecil. com - Perangkat daerah disusun berdasarkan adanya urusan pemerintahan yang harus ditangani. bahwa susunan organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Nomor 40 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12. 5. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan. tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA. Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta; 1. Bidang. 20. 13 Tahun 1950;. bahwa dengan adanya perubahan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan unit kerja atau unit organisasi. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat yang menyelenggarakan. Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang: 1. Judul. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017, PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT. T. Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka ketentuan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan tata2016 tentang Perangkat Daerah Aceh, perlu dilakukan penataan terhadap satuan kerja perangkat Aceh; c. Kriteria Perangkat Daerah; 4. 8 hlm. • Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang- undangan mengenai perangkat daerah serta mewujudkan kelembagaan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyesuaian. Jumlah Halaman: 10 HLM; Penjelasan : 3 Halaman; Lampiran : 1 Halaman ABSTRAK: Bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TANGERANG, Menimbang : a. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah: T. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ABSTRAK: a. Ketentuan Pasal 2 huruf e angka 21 diubah, setelah angka 23 ditambah 1 (satu) angka yakni. kepegawaian. SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA BEKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BEKASI, Menimbang : a. ABSTRAK: a. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2019. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2021. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 diubah. Pembentukan Perangkat Daerah Pasal 3 (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda. Dasar Hukum: 1. - 3 - MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA. U. bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diitetapkan peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna; b. Jenis. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai. 10 hlm. Judul. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan T. Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah; Mengingat : 1. 9 hlm. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam. E. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Catatan Status : Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MALANG, Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan. E. Halaman ini telah diakses 1423 kali. ABSTRAK: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. 3. TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA AMBON DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA AMBON, Menimbang : a. ABSTRAK: a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Usulan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten itu tidak bakal mengganggu pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul , diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien,. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan. 7. Peraturan Perundang-undangan. Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.